Apa Tujuan Jokowi Minta Maaf ke PKI?

Kabar tentang rencana pemerintah meminta maaf kepada para korban Partai Komunis Indonesia (PKI) bukan sekadar wacana.

Presiden Joko Widodo berencana akan meminta maaf kepada keluarga korban PKI karena dianggap telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat zaman orde baru.

Pemerintah dilaporkan sedang menyiapkan mekanisme permintaan maaf kepada para korban peristiwa 1965 yang memakan banyak korban.

"Lagi dibahas di Komnas HAM, Kejagung, Menko Polhukam, TNI dan Polri," ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly ditemani Wapres Jusuf Kalla di Gedung MPR, Senayan.

Kata menteri asal PDI Perjuangan itu, soal permintaan maaf kepada PKI itu masih dalam tahap pembahasan. Terutama tentang bentuk dan modelnya.

Ia mengaku belum mengetahui kapan realisasi permintaan maaf pemerintah kepada korban PKI.

"Belum tahu. Sekarang lagi intens di bawah pimpinan Jaksa Agung dan Komnas HAM," tutur dia.

Menurutnya pertimbangan tersebut lama lantaran, pemerintah juga masih membahas kasus lain, mulai dari peristiwa berdarah di masa kepemimpinan Soeharto, peristiwa Talangsari 1989, tragedi Semanggi tahun 1998, serta kasus lainnya.

"Dan banyak kasus-kasus yang harus dipelajari secara cermat penyelesaian seperti apa," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan mengganjal upaya pemerintah yang ingin meminta maaf kepada keluarga dan simpatisan Partai Komunis Indonesia.

"Saya pribadi akan menentang. Apa dasarnya meminta maaf itu?" kata Fadli usai rapat tertutup dengan Jaksa Agung di Gedung Nusantara III kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8).

Zon menambahkan, negara melakukan kesalahan jika meminta maaf.

"Apa betul negara telah melakukan kesalahan tersebut? Inikan masalahnya tidak pernah tuntas diinvestigasi. Tiba-tiba mau minta maaf," imbuh Fadli.

Menurut Fadli, meminta maaf pada PKI tidak akan menyelesaikan masalah. Wakil rakyat dari dapil Jawa Barat itu menambahkan, permintaan maaf akan menciptakan konflik horizontal.

“Dia (Presiden Joko Widodo) mau menciptakan masalah baru,” tegas pria berkacamata tersebut

Seperti diketahui, Presiden Jokowi saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus lalu menegaskan rencananya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk kasus PKI melalui proses rekonsiliasi.