DPRK Pertanyakan Listrik Gratis Berstiker PA

 Lhokseumawe CALANG - DPRK Aceh Jaya mempertanyakan stiker listrik gratis berlambang Partai Aceh yang terpasang di sejumlah rumah di wilayah itu. “Listrik gratis di Aceh Jaya merupakan dukungan dana dari APBK yang dianggarkan sejak 2014 lalu hingga 2015. Kalau memang harus menempel lambang partai, ya harus semua partai ditempel, sebab itu dana bersama dan disahkan bersama di DPRK,” tegas Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya Teuku Hasyimi Puteh kepada Serambi, Jumat (30/10).

Amatan Serambi pada stiker tersebut tercetak tiga lambang, yakni lambang Partai Aceh bagian atas, di tengah lambang Pemkab Aceh Jaya dan di bawah lambang PT PLN. Stiker tersebut khusus ditempelkan pada rumah warga yang menerima listrik gratis. Menurut Teuku Hasyimi, DPRK sangat mendukung program listrik gratis di Aceh Jaya.
Namun, kata dia, apabila program listrik gratis diberikan kepada yang tidak berhak menerima dan mengatasnamakan satu pihak saja, maka jelas tidak sesuai dengan ketentuan dan menyalahi prosedur.

“Jangan mengaburkan dana APBK dengan mengatasnamakan sepihak saja. Sebab itu (program) milik bersama. Tahun 2015 anggaran dialokasikan pada APBK sebesar Rp 10 miliar masing-masing dari APBK murni Rp 7 miliar dan pada APBK-Perubahan ditambah Rp 3 miliar untuk listrik gratis,” tambah Teuku Asrizal yang juga Wakil Ketua DPRK.

Sementara itu Kepala Dinas PU Aceh Jaya Nurman DS belum dapat menjawab terkait adanya stiker PA yang ditempel di samping meteran listrik gratis. “Menyangkut dengan stiker tersebut biar bapak bupati saja yang menjawabnya, jangan saya,” ujar Nurman.
Ketua Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya Safrian Toni (Pang Toni) mengatakan program listrik gratis di Aceh Jaya untuk warga kurang mampu merupakan program Partai Aceh yang dijanjikan pada masa kampanye dulu.

“Penempelan stiker berlambang Partai Aceh pada meteran gratis merupakan kerja sama kita dengan pemkab Aceh Jaya,” jelas Pang Toni kepada Serambi, Jumat (30/10). Menurutnya, para anggota DPRK dari Partai Aceh akan terus memperjuangkan layanan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu setiap tahun. (c45)

Mualem Kritik Pakaian Penari Pameran Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sempat mengkritik para penari wanita pada acara pembukaan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe di lapangan sepakbola Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Senin (2/11/2015).

Kritikan tersebut dilontarkan terhadap kaki penari yang tidak menggunakan apapun.
"Kita lihat semuanya sudah bagus, pakaian begitu bagus, ada penutup kepala‎, namun dilihat di kaki hanya menggunakan kaki ayam," ujar Muzkir Manaf saat memberi sambutan diajang tersebut.
Karenanya dia mengharapkan agar ke depan bisa diperbaiki, seperti menggunakan kaos kaki atau sepatu yang layak untuk menari.(*)

Boat Pembawa Pekerja Aceh Karam Di Laut Perak Malaysia, Belasan Meninggal

 

Perak – Sebuah boat yang mengangkut puluhan warga Aceh yang hendak kemabli ke kampong halaman dikabarkan tenggelam, Kamis 3 september 2015 dinihari. Kamis 3 September 2015.

Reporter acehbaru.com di Malaysia melaporkan insiden tersebut diperkirakan terjadi pukul 02:00 Wib dinihari tepat nya dikawasan Sabak Bernam Kuta Meulintang negeri bagian Perak.

Berdasarkan informasi yang berhasil di himpun, penumpang boat diperkirakan berjumlah 70 orang sebagian besar adalah warga dari berbagai kabupaten kota di Aceh.

Harian Metro Malaysia melaporakan hingga pukul 20:00 wib malam sedikitnya 14 korban bot karam di perairan Sabak Bernam, sudah tiba rumah sakit Raja Permaisuri Bainun (HRPB) Ipoh ibu kota negeri bagian Perak.

Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Asisten Komisioner Mohd Shuhaily Mohd Zain, semua mayat mangsa bot karam itu dibawa dari Balai Polis Hutan Melintang pada 6.30 petang dan selamat sampai pada 8.20 malam.

“Semua mayat ia itu 13 wanita dan seorang lelaki dibawa ke HRPB bagi proses bedah siasat bagi mengenal pasti punca sebenar kematian.

Hingga saat ini ada 19 orang yang selamat, sebagian dirawat di Hospital Teluk Intan. Dan 14 lainnya ditahan pihak polisi setempat.

Sementara operasi pencarian dan penyelamatan di pelabuhan Sungai Sumun, Hutan Melintang sudah hentikan sementara waktu,” katanya ketika ditemui di sini, hari ini.[*]

DPR dan senator asal Aceh diminta jadi mediator kasus Din Minimi

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan senator asal Aceh diminta untuk segera turun tangan menyelesaikan kasus Din Minimi. Perwakilan Aceh yang ada di Jakarta diminta untuk menjadi mediator, agar Din Minimi Cs bisa segera kembali.

Wacana ini muncul dalam diskusi publik yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, Sabtu (5/9) dengan tema "Kelompok Bersenjata Din Minimi, Dibunuh atau Disentuh". Acara ini berlangsung di aula kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinas) Aceh.

Hadir sebagai narasumber Humas Polda Aceh, Kombes Pol T Saldin, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin yang dikenal dekat dengan Din Minimi, Pengamat Politik Kemanan Aceh, Aryos Nivada, wartawan senior di Aceh, Yarmen DInamika dan mantan Ketua KAMMI Aceh Basri Effendi mewakili pemuda Aceh.

Diskusi publik yang pimpin oleh anggota DPR Nasir Djamil berjalan alot. Peserta diskusi bahkan meminta Kepolisian untuk mengedapankan humanis dalam bertindak. Meskipun supremasi hukum harus ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pada diskusi ini juga, diharapkan anggota DPR dan senator asal Aceh turun tangan. Mereka harus menjadi mediator agar kasus kriminalitas bersenjata kelompok Din Minimi bisa segera terselesaikan.

"DPR dan DPD harus menjadi mediator untuk menyelesaikan kasus Din Minimi. Polisi juga kita minta untuk menanganinya secara persuasif dan humanis, meskipun hukum harus ditegakkan," pinta Ahmad Mirza, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh dalam diskusi publik itu.

Menanggapi permintaan masyarakat sipil anggota DPR dan DPD bisa menjembatani dalam kasus Din Minimi. Anggota DPR asal Aceh dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyambut baik permintaan tersebut, meskipun dia mengaku tetap berpedoman pada penegakan hukum.

"Kita akan bicarakan harapan ini, meskipun kami tetap berpedoman pada penegakan hukum itu sendiri. Artinya bagaimana kita bisa meredam dan membujuk agar dia turun dan menyerah," ungkap anggota Komisi III DPR.

Kendati demikian, pihaknya tetap harus mendapat respon dari pihak yang memiliki otoritas, yaitu Gubernur Aceh dan Kapolda. Dia mengaku akan melakukan koordinasi dengan semasa anggota DPR dan Senator lainnya menyahuti permintaan ini.

"Kalau memang keinginan sejumlah masyarakat sipil agar anggota DPR menjadi mediator dan saya pikir itu suatu yang harus direspon oleh anggota DPR/DPD," tukasnya.

Nasir Djamil menaruh harapan, persoalan ini bisa segera diselesaikan dalam tahun 2015 ini. Karena pada tahun 2016 mendatang Aceh akan menghadapi pesta demokrasi. Jangan sampai kasus Din Minimi akan terganggu konsentrasi semua pihak dalam menghadapi hajatan lima tahunan.

"Kita berharap batu-batu kerikil ini tidak lagi tersandung kaki kita yang membuat kita terpuruk, tetapi kita harus bangkit untuk mensejahterakan rakyat," harapnya.

Mengungkap Bisnis "Esek-esek Anak SMP" Di Lhokseumawe

Lhokseumawe - Sebagai kota yang pernah dikenal dengan sebutan Kota Petro Dolar, karena mampu menghasilkan gas alam terbesar di dunia, Lhokseumawe memang tidak terlepas dari berbagai persoalan, meskipun saaat ini sedang digalakkannya penerapan Syariat Islam.

Sehingga mulai melahirkan gejala-gejala social,  salah satunya adalah ‘bisnis’ protitusi yang dilakukan oleh pelajar, mulai dari pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga mahasiswi.

Para wanita-wanita tersebut, umumnya melancarkan aksinya dengan cara terselubung dan tidak berpakaian yang sangat mencolok. Penampilan mereka sama seperti orang lain, menggunakan jilbab dan baju yang panjang, sehingga banyak yang tidak tahu kalau mereka memiliki profesi ganda.

Umumnya mereka terjerumus kedalam dunia hitam itu, akibat himpitan ekonomi dan banyak juga ditemukan karena  keluarganya broken home, serta ingin menikmati kehidupan yang mewah, alasan  itu  menjadi alasan awal bagi mereka, yang kemudian terbawa dalam dunia pelacuran.

Begitulah kesaksian yang diperoleh NEWS OBSERVASI saat menemui “D”, pria tersebut berprofesi sebagai penghubung atau istilah kasarnya Agen bagi para   wanita  yang mau melayani kebutuhan  birahi laki-laki.

ia bercerita selain mahasiswa, juga banya siswi-siswi SMP favorit di Kota Lhokseumawe yang terjun kedalam bisnis hitam itu. Bahkan siswi-siswi SMP itu bisa dibawa keluar daerah.

“Banyak anak SMP yang bisa dipakai, abang pilih aja mana yang mau,” ujar “D” sambil menunjuk kearah gadis-gadis belia itu.

Mengenai persoalan harga, “D” menceritakan tidak terlalu mahal, untuk sekali tidur dengan gadis yang masih SMP itu, biayanya hanya sekitar Rp. 200 ribu sampai Rp.300. Selain menggunakan duit, para para pekerja seks terselubung ini juga dapat dibarter  dengan sabu-sabu atau yang sering disebut “STP”.

Untuk gadis yang masih perawan, harganya sedikit mahal karena tidak mudah mencari gadis yang masih perawan untuk menjajakan dirinya. “Kalau yang masih perawan mahal bg,” tutur “D”.

Fenomena ‘bisnis’ prostitusi di Kota Lhokseumawe sepertinya tidak akan padam, walau berbagai aturan tentang syariah terus digiatkan oleh pemerintah Kota tersebut.

Selain karena masalah terhimpitnya ekonomi, persoalan keluarga, kekekecewaan menjadi penyebab jalannya ‘bisnis’ prostitusi dikota Pantai itu

Mantan Walikota Sabang Sofyan Haroen Meninggal Dunia

SABANG - Mantan Wali Kota Sabang periode 2001-2006,  Drs Sofyan Haroen, meninggal dunia Sabtu (5/9/2015) sekira pukul 04.30 WIB di rumahnya di Jalan Kakap 1, nomor 96 Lampriet, Banda Aceh.

Informasi meninggalnya mantan Wali Kota Sabang, periode ini diterima serambinews.com dari Kabag Humas dan Protokoler Setdako Sabang, Abdullah SE.

Menurut Abdullah, almarhum berpulang ke Rahmatullah di rumahnya di Jalan Kakap1 nomor 96 Lampriet Banda Aceh, sekira pukul 04.30 WIB menjelang subuh, dan direncanakan dikebumikan hari ini juga di komplek pemakaman keluarga di Gampong Lam Gugob, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

Korban meninggal akibat komplikasi yang sudah lama. Sebulan lalu almarhum sempat dirawat di RSUZA Banda Aceh. Almarhum meninggalkan satu istri, 4 orang anak dan 2 orang cucu.

Pantauan serambinews.com, Wali Kota Sabang, Zulkifli H Adam, Sekdako Sofyan Adam, beserta sejumlah pejabat lainnya ikut melayat ke rumah duka.

Selain Wali Kota Sabang, almarhum juga pernah menjabat Pj Wali Kota Sabang tahum 1999-2000. Dan juga pernah menjabat Pj Bupati Aceh Besar tahun 2006.

Sumber:tribunnews aceh

Apa Tujuan Jokowi Minta Maaf ke PKI?

Kabar tentang rencana pemerintah meminta maaf kepada para korban Partai Komunis Indonesia (PKI) bukan sekadar wacana.

Presiden Joko Widodo berencana akan meminta maaf kepada keluarga korban PKI karena dianggap telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat zaman orde baru.

Pemerintah dilaporkan sedang menyiapkan mekanisme permintaan maaf kepada para korban peristiwa 1965 yang memakan banyak korban.

"Lagi dibahas di Komnas HAM, Kejagung, Menko Polhukam, TNI dan Polri," ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly ditemani Wapres Jusuf Kalla di Gedung MPR, Senayan.

Kata menteri asal PDI Perjuangan itu, soal permintaan maaf kepada PKI itu masih dalam tahap pembahasan. Terutama tentang bentuk dan modelnya.

Ia mengaku belum mengetahui kapan realisasi permintaan maaf pemerintah kepada korban PKI.

"Belum tahu. Sekarang lagi intens di bawah pimpinan Jaksa Agung dan Komnas HAM," tutur dia.

Menurutnya pertimbangan tersebut lama lantaran, pemerintah juga masih membahas kasus lain, mulai dari peristiwa berdarah di masa kepemimpinan Soeharto, peristiwa Talangsari 1989, tragedi Semanggi tahun 1998, serta kasus lainnya.

"Dan banyak kasus-kasus yang harus dipelajari secara cermat penyelesaian seperti apa," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan mengganjal upaya pemerintah yang ingin meminta maaf kepada keluarga dan simpatisan Partai Komunis Indonesia.

"Saya pribadi akan menentang. Apa dasarnya meminta maaf itu?" kata Fadli usai rapat tertutup dengan Jaksa Agung di Gedung Nusantara III kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8).

Zon menambahkan, negara melakukan kesalahan jika meminta maaf.

"Apa betul negara telah melakukan kesalahan tersebut? Inikan masalahnya tidak pernah tuntas diinvestigasi. Tiba-tiba mau minta maaf," imbuh Fadli.

Menurut Fadli, meminta maaf pada PKI tidak akan menyelesaikan masalah. Wakil rakyat dari dapil Jawa Barat itu menambahkan, permintaan maaf akan menciptakan konflik horizontal.

“Dia (Presiden Joko Widodo) mau menciptakan masalah baru,” tegas pria berkacamata tersebut

Seperti diketahui, Presiden Jokowi saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus lalu menegaskan rencananya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk kasus PKI melalui proses rekonsiliasi.